Pemerintah harus kompromi dengan DPR soal kenaikan harga BBM

Senin, 14 Mei 2012


Pemerintah harus kompromi dengan DPR soal kenaikan  harga BBM
Stasiun pengisian bahan bakar minyak. merdeka.com/dok

Pemerintah harus kompromi dengan DPR soal kenaikan harga BBM

Reporter: Ririn Radiawati


Pemerintah disarankan untuk memberikan alternatif solusi dalam hal kenaikan harga BBM kepada DPR agar mencapai kesepakatan.
Pembahasan mengenai kenaikan harga BBM antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pemerintah makin meruncing. Pembahasan yang dimulai Sabtu (24/3) kemarin pun tidak membuahkan hasil.
Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Sri Adiningsih saat dihubungi oleh merdeka.com, Minggu (25/3).
"Pemerintah harusnya memberikan alternatif solusi untuk kompromi dengan DPR agar mencapai kesepakatan," ujar Sri.
Menurut dia, proses politik di DPR memang selalu menyisakan lobi yang panjang, apalagi kali ini menyangkut kenaikan harga BBM yang merupakan hal yang sensitif untuk rakyat.
Namun, proses tersebut bisa dicari jalan tengahnya dengan jalan mengusulkan alternatif solusi. Sri mencontohkan dengan menaikkan harga BBM sedikit demi sedikit, tidak sekaligus Rp 1.500 per liter.
"Kalau sama-sama keras, ngotot-ngototan ini akan terus berlangsung. Akhirnya nanti voting," ungkap Sri.
Namun, proses voting jika proses di Banggar macet, kata Sri, akan menjadikan konflik yang makin tajam di masyarakat.
"Kalau DPR aja terpecah, apalagi dengan masyarakat ada yang mendukung dan ada yang tidak. Pasti akan makin meruncing," ungkap dia.
Sore ini, Banggar dengan pemerintah yaitu Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri ESDM Jero Wacik akan melanjutkan rapat yang sempat diakhiri pada 03.00 dini hari tadi.
Rapat tersebut rencananya akan dimulai pada pukul 16.00 dan diharapkan akan selesai malam nanti.

0 komentar:

Poskan Komentar