FPI Pertanyakan Identitas 2 Terduga Teroris di Cawang

Kamis, 17 Mei 2012

Saat menyambangi DPR, Front Pembela Islam (FPI) meminta agar  Komisi III meminta pertanggungjawaban Densus 88 dan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri terkait 2 terduga teroris yang ditembak di Cawang.

"2 Orang dulu diklaim memiliki hubungan dengan teroris," kata Ketua Nahi Munkar Front Pembela Islam (FPI), Munarman, saat melakukan audiensi dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2010).

Dikatakan dia, 2 terduga teroris ini belum jelas identitasnya hingga dimakamkan di TPU Pondok Rangon.

"Kedua orang ini dimakamkan di Pondok Rangon dengan nama Mr X. Ini perlu diusut karena ini menyangkut nyawa seseorang," ujar Munarman.

Dua orang terduga teroris yang tewas ditembak Densus 88 di Cawang akhirnya dimakamkan. Sebulan berlalu dan tetap tidak ada keluarga yang mengambil jenazah.

Sementara itu mengenai masalah Aceh, Munarman, meminta Komisi III DPR RI memberikan perlindungan kepada 9 terduga terorisme yang pernah dilatih oleh Sofyan Tsauri, demi membongkar dugaan terorisme.

"Kita minta Komisi III bisa melindungi 9 orang yang pernah dilatih Sofyan Tsauri, paling tidak statusnya tidak menjadi tersangka dulu," kata Munarman.

Pernyataan tersebut dikatakan Munarman saat bertemu dengan Komisi III DPR RI, di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (31/8/2010).

Munarman mengatakan, dugaan teroris di Aceh harus dapat dibongkar secara gamblang oleh Komisi III. Karena pihaknya sudah tidak lagi mempercayai kepolisian.

"Kalau 9 orang ini sampai ditangkap, maka kita tidak akan bisa membongkar dugaan kasus teroris," kata Munarman.

Sebelumnya, Munarman mempertanyakan identitas Sofyan Tsauri. Sofyan diduga sebagai intelijen yang ditanam oleh pihak tertentu untuk mendesain gerakan di Aceh yang menyudutkan salah satu pihak sebagai teroris. Sofyan disebut-sebut desertir Brimob karena terlibat tindak indisipliner.

FPI juga mempertanyakan dana operasional Densus 88, mengingat Densus dalam setiap operasionalnya tidak didanai APBN.

"Kita minta Komisi II bisa mengaudit dana Densus, karena selama ini tidak jelas siapa yang biayai Densus karena Densus tidak pernah dibiayai APBN," ujarnya.

Munarman mengklaim pihaknya memilki bukti aliran dana luar negeri untuk pembiayaan operasional kepolisian. Densus disebutkan menerima USD 7,7 juta. "Ini data dari Deplu Amerika langsung," klaim Munarman.
[muslimdaily.net/detik]

0 komentar:

Poskan Komentar